- Sabtu, 23 November 2024 | 04:48
Anggota DPR RI ramai-ramai menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bahan pokok alias sembako. Pasalnya, rencana tersebut dipastikan akan memberatkan masyarakat.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid, mengkritik rencana pengenaan pajak untuk sembako dan sekolah atau jasa pendidikan.
Hidayat Nur Wahid menilai, rencana pengenaan PPN pada sembako dan sekolah tidak mencerminkan makna yang termaktub dalam Pancasila, terutama sila 'Kemanusiaan yang Beradab' serta 'Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia'.
"Masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak. Sedangkan para orang kaya diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0 persen untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi," Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI.
Sementara anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan, menilai pungutan PPN atas sembako merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat.
"Itu pengkhianatan ke rakyat, cari terobosan lain, yang tidak menyentuh rasa
keadilan rakyat. Kita tidak bisa majaki terus menerus rakyat, apalagi ada pemikiran mau mempajaki sembako. Lah, sembako rakyat saja kita bagi-bagi, Marwan Cik Asan, Anggota DPR Fraksi Demokrat.
Senada, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, melalui akun twitternya @fadlizon menilai, bahwa pemberlakuan pajak tersebut akan membebani masyarakat Indonesia.
"Setuju, harus ditolak rencana pajak untuk sembako membuat hidup rakyat makin susah," Fadli Zon, anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan melalui akun twitternya @ZUL_Hasan.
"PAN tegas menolak rencana penerapan PPN 12% untuk sembako & pendidikan. Di situasiyang sulit seperti sekarang ini, jangan membuat kebijakan yang menambah penderitaan rakyat. Apalagi dikontraskan dengan peniadaan pajak untuk kendaraan dan properti, sungguh ironis dan tidak adil. Untuk rencana penerapan PPN 12% terhadap sembako dan pendidikan, kami jelas menolak," Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI.
Sementara itu, menurut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada bahan pokok atau sembako adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat. Terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Ini kebijakan yang tidak Pancasilais, karena mencederai rasa keadilan. Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat. Ini keadilannya dimana, jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?" Ahmad Syaikhu, Presiden PKS.
Akun official Moeslim Choice Network
Website : https://www.moeslimchoice.com
Youtube Channel : https://www.youtube.com/c/MOESLIMCHOICETV
Instagram : https://www.instagram.com/moeslimchoicetv/
Facebook : https://www.facebook.com/MoeslimChoiveTV
Twitter : https://twitter.com/moeslimchoicetv
