Pembatalan Haji Cacat Secara Etika Hukum

Pesantren Dibuka Saat New Normal, PKS: Pemerintah Harus Cover Biaya PCR Test Dan Sarana Pemenuhan Protokol Kesehatan Lainnya

Komisi VIII DPR RI mengadakan rapat kerja perdana dengan Menteri Agama (Menag) di masa persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020. Agenda rapat kerja tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan pembatalan haji dan isu aktual lain seperti penyelenggaraan pembelajaran di pesantren dan pendidikan keagamaan di masa pandemi.

Anggota Komisi VIII F-PKS, Bukhori Yusuf, meminta agar Pemerintah menanggung secara penuh instrumen kesehatan yang dibutuhkan pesantren dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di pesantren selama masa New Normal. Ia mengatakan, banyak pesantren yang akan mengalami kesulitan jika tidak ada peran aktif Pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang sesuai dengan protokol kesehatan.