PA 212: MAU REKONSILIASI? INI SYARATNYA!

BERBEDA DENGAN KETUA UMUM PARTAI GERINDRA, PRABOWO SUBIANTO YANG TENGAH MELAKUKAN PENDEKATAN KEPADA PRESIDEN TERPILIH, JOKO WIDODO, PERSAUDARAAN ALUMNI 212 JUSTRU MENOLAK SEGALA BENTUK REKONSILIASI. 

KETUA UMUM PA 212, SLAMET MAARIF MENGATAKAN, TIDAK ADA KATA REKONSILIASI SEBELUM KRIMINALISASI TERHADAP ULAMA DIHENTIKAN, SEBELUM HABIB RIZIEQ DIPULANGKAN DAN JUGA PARA AKTIVIS PA 212 DIBEBASKAN.

DEMIKIAN DIKATAKAN SLAMET DALAM ACARA DZIKIR DAN MUNAJAT AKBAR MUJAHID 212 DI MASJID AGUNG SUNDA KELAPA, JAKARTA PUSAT PADA MINGGU (13 OKTOBER 2019) KEMARIN.

"SEBELUM BEBASKAN AKTIVIS DAN PULANGKAN IMAM BESAR KAMI, KITA TIDAK BOLEH REKONSILIASI DENGAN SIAPAPUN, APALAGI DENGAN PELANGGAR KEADILAN." SLAMET MAARIF, KETUM PA 212.

PENOLAKAN REKONSILIASI ITU MERUJUK PADA POIN PERTAMA HASIL IJTIMA ULAMA IV, YAKNI MENOLAK KEKUASAAN YANG BERIDIR ATAS DASAR KECURANGAN DAN KEZALIMAN, SERTA MENGAMBIL JARAK DENGAN KEKUASAAN TERSEBUT. 

SEBAGAIMANA DIKETAHUI SEBELUMNYA, HASIL DARI IJTIMA ULAMA IV MENGATAKAN, IJTIMA MASIH MENYAKINI BAHWA PEMILU 2019 DIWARNAI KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF DAN BRUTAL.

"ITU PEGANGAN KAMI, SEHINGGA KETIKA ADA KETUM PARTAI MANAPUN YANG INGIN BEREKONSILIASI DENGAN PEMERINTAH, KAMI PASTI AKAN MENOLAKNYA." SLAMET MAARIF, KETUM PA 212.