BADAN PENGAWAS PEMILU MENCATAT SETIDAKNYA ADA 1.096 PELANGGARAN HUKUM TERKAIT NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TNI DAN POLRI YANG TERJADI SAAT PEMILU 2019.
SELAIN ITU, BAWASLU JUGA MENEMUKAN 162 KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BAWASLU.
"INI PERLU DIBERIKAN SANKSI TEGAS AGAR HAL SERUPA TIDAK TERJADI LAGI. MENGINGAT PADA TAHUN 2020 ADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK. TENTU INI HARUS ADA ATURAN JELAS DAN TEGAS MENGENAI NETRALITAS." ABHAN, KETUA BAWASLU RI.
BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 6 TAHUN 2018, BAWASLU SENDIRI MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI DAN MEMBERIKAN REKOMENDASI TERKAIT KASUS DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS MAUPUN KODE ETIK SELAMA PELAKSANAAN PEMILU.