Darah pahlawan yang mengalir di tubuhnya mungkin jadi penyebab keberaniannya menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Beliau lebih memilih badan usaha milik daerah mengelola pulau reklamasi menjadi lahan prasarana publik ketimbang membiarkannya berstatus lahan privat untuk kelas atas.
Dalam memimpin ibu kota negara, selalu mengedepankan unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tak kalah penting, selalu santun bergaul dengan bawahan. Tata kelola di bawah pemerintahannya menghasilkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan DKI Jakarta tahun anggaran 2017, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun.